Pelatihan ini diikuti oleh 80 peserta, yang terdiri dari pejabat administrator dari 11 Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelatihan berlangsung dari 8 April 2023 hingga 21 September 2023. Model pembelajaran yang diterapkan adalah blended learning, yang menggabungkan pembelajaran mandiri melalui sistem manajemen pembelajaran, pembelajaran virtual, dan pembelajaran tatap muka. Dalam pembukaan pelatihan, Kepala PPSDM Regional, Sarjayadi, menjelaskan bahwa peserta merupakan para pejabat administrator yang menjadi pemimpin kinerja di unit kerja masing-masing. Pemimpin kinerja diharapkan mampu menghasilkan inovasi sebagai hasil dari upaya perubahan yang menjadi salah satu aspek pembelajaran. Upaya perubahan yang dimaksud harus terkait dengan Reformasi Berdampak/Tematik, yang juga merupakan arahan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Salah satu kegiatan dalam pelatihan ini adalah ceramah tentang Kepemimpinan Pancasila. Saiful Arif, Direktur Pusat Studi Pemikiran Pancasila (PSPP) dan Staf Ahli MPR RI, memberikan paparan materi yang menekankan kewajiban ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam menerapkan Pancasila dan menjauhi pembahasan politik yang memunculkan penafsiran yang beragam terkait Pancasila. Materi tersebut memicu diskusi yang animatif, dengan beberapa peserta, termasuk Muhendra, mengajukan pertanyaan terkait implementasi Pancasila yang kompleks dan membutuhkan penyederhanaan. Saiful Arif memberikan contoh implementasi yang dapat diterima oleh peserta yang mayoritas beragama Islam. Arif menjelaskan bahwa "Hatta memahami Pancasila sebagai etika ketuhanan", yang berarti bahwa salah satu cara menerapkan Pancasila adalah melalui pelaksanaan syariat agama apa pun. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa "Syariat Islam bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam lima hal utama, yaitu menjaga agama, nyawa, akal, kehormatan, dan harta." Implementasi Pancasila juga dapat dilakukan dengan cara mengurangi kesulitan yang dihadapi manusia dan memberikan manfaat sebanyak mungkin. Bagi aparatur pemerintah, hal ini dapat dicapai melalui program dan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sejalan dengan Arif, Sarjayadi mengutip arahan dari LAN dengan pesan bahwa "Aksi perubahan yang dilakukan peserta harus memberikan dukungan pada Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, dan Percepatan Prioritas Aktual Presiden." Manfaat dari aksi perubahan tersebut juga harus bersifat jangka panjang, dengan implementasi Pancasila yang mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
