PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi melaksanakan upaya penguatan tersebut melalui Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dalam mendukung Implementasi Standard Pelayanan Minimal ( SPM) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas). Aryo Fernandes, selaku Ketua Tim I, menyampaikan tujuan Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dalam mendukung implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta pengembangan kompetensi terkait tentang penyelenggara pemerintahan daerah saat ini yang memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar untuk bidang Trantibumlinmas.
Aryo menambahkan pengembangan kompetensi dilaksanakan dengan metode pembelajaran klasikal (tatap muka) selama 5 hari, yaitu dari tanggal 21 sampai dengan 25 Februari 2022 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat mematuhi 4 M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak dan Menghindari kerumunan). Kegiatan di PPSDM Regional Bukittinggi sebanyak 2 angkatan yaitu Angkatan III dan IV sebagai kelanjutan dari Angkatan I dan II yang dilaksanakan pada 14 s.d 18 Februari 2022. Para peserta berasal dari berbagai Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari berbagai OPD yang menangani urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar Trantibum (Satpol PP, Damkar dan BPBD) serta unsur perencana.
Pemberian arahan dan pembukaan secara resmi kegiatan disampaikan oleh Shohibul Azmi Riva’i, mewakili Kepala PPSDM yang juga dihadiri secara langsung oleh Indra Gunawan selaku Sekretaris Daerah Kota Dumai. Dalam sambutan pembukaan disampaikan beberapa hal yaitu pertimbangan dilaksanakannya pemilihan umum serentak pada Tahun 2024, maka SPM dan pelayanan dasar di bidang Trantibumlinmas dianggap mendesak untuk segera diterapkan. Lebih lanjut urusan/Bidang Trantibumlinmas merupakan urusan binaan langsung Kementerian Dalam Negeri dan menjadi prioritas kita bersama untuk meningkatkan kompetensi ASN khususnya di bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
Penjelasan Shohibul mengenai nilai strategis SPM bagi pemerintah dan masyarakat berupa SPM dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih cepat (faster), lebih baik (better), lebih mudah (easier), dan lebih murah (cheaper)/terjangkau, serta terukur. Sedangkan masyarakat menggunakan SPM sebagai acuan mengenai kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Di samping itu, manfaat SPM bagi masyarakat adalah agar warga masyarakat di daerah memiliki jaminan untuk memperoleh pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan minimalnya. Sementara itu melalui SPM pemerintah dapat menjamin warga dimanapun mereka bertempat tinggal untuk memperoleh jenis dan mutu pelayanan yang minimal.
Akhir pemaparan Shohibul meminta peserta untuk bisa mengambil manfaat dan bisa mengimplementasikan apa yang di dapat serta mengikuti pembelajaran secara aktif. Kemudian pengalungan tanda peserta sebagai tanda peserta resmi mengikuti rangkaian pembelajaran.
Kunjungi Laman Facebook.
https://www.facebook.com/108243554208821/posts/492068505826322/?d=n
Kunjungi Laman Instagram.
https://www.instagram.com/p/CaQwBEwvcPP/?utm_medium=share_sheet
